Mengenal Perkawinan dengan Keris di Bali, Sudah Ada Sejak Jaman Kerajaan, Bagaimana Awalnya? Kok Bisa?

net. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pri...

net.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Dilanjutkan pada Pasal 2 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan memiliki arti yang sangat dalam serta sakral bagi kalangan masyarakat Hindu di Bali yang berpengaruh dalam kehidupan mereka nantinya. Suatu perkawinan berdasarkan hukum agama Hindu bertujuan untuk dapat menjadi hubungan suami istri yang kekal dan abadi. Dalam berbagai sastra dan Kitab Hukum Hindu (Smriti), istilah perkawinan dalam agama Hindu dikenal dengan nama Wiwaha.
Lalu bagaimana dengan pernikahan seorang wanita dengan keris?

Dalam artikel Perkawinan Perempuan dengan Keris di Desa Adat Kapal (Latar Belakang, Proses dan Impikasi Yuridisnya) yang disusun Kadek Dwi Wirasanjaya, I Putu Sarjana, I Putu Sastra Wibawa dari Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia menuliskan kawin dengan sebilah keris sudah ada sejak dahulu hingga masih terjadi sampai saat ini. 

Dalam perspektif agama Hindu serta hukum adat di Bali, seorang perempuan melakukan kawin dengan sebilah keris dikarenakan perempuan tersebut hamil namun tidak ada laki-laki yang mengaku. Hal ini terjadi karena adanya janji dari laki-laki bahwa ketika hamil akan dikawinkan namun laki-laki tersebut tidak menepati janjinya. Pada akhirnya keputusan untuk mengawinkan perempuan yang tengah hamil dengan sebilah keris tersebut dilakukan agar tidak terjadinya gangguan kosmis yang dialami oleh desa adat. Karena keris dianggap sebagai simbol laki-laki atau purusa.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan seorang manusia dengan sebilah keris, sehingga perkawinan ini dikategorikan tidak sah. Apabila dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, maka perkawinan ini hanya ingin melindungi hak asasi si korban dalam hal ini perempuan dan anak yang masih di dalam kandungannya untuk mendapatkan pengakuan serta status berdasarkan agama Hindu dan juga hukum adat Bali. Hingga kini perkawinan dengan keris masih terjadi di beberapa desa di Bali.

Sementara itu, rohaniawan Bali, Ida Pandita Mpu Jaya Acharya Nanda yang dilansir dari Bali Express mengakui, hingga kini beberapa desa di Bali, seperti di Tabanan menggunakan keris sebagai pengganti kehadiran seorang laki-laki.  Hal tersebut memang sudah  diatur dalam sejumlah awig-awig dalam paruman desa.

Ida mengatakan, permasalahan yang melatarbelakangi adanya kebijkan itu, biasanya karena hamil di luar nikah atau calon mempelai prianya meninggal sebelum pernikahan. Tentunya diawali dengan paruman dari desa maupun masyarakat setempat.

Ida mengatakan perkawinan dengan keris sudah ada sejak zaman kerajaan yang ada di Bali. Ketika itu, pernikahan beda kasta sangatlah dilarang keras. Maka, ketika sang raja berkeinginan meminang seorang gadis yang kastanya lebih rendah, untuk dijadikan selir maupun istri, dibuatlah kebijaksanaan menggantikan posisi sang raja dengan kerisnya sebagai simbol dalam prosesi pernikahannya. Dalam tatanan Hindu di Bali, keris merupakan simbolisasi kejantanan laki-laki atau purusa. Dari situ cara tersebut banyak diadaptasi oleh krama Bali saat ini.

Secara filosofi keris juga dipandang sebagai perlambang dari nilai ajaran kehidupan agama Hindu. Selain itu, keris juga merupakan lambang dari kekuatan dan simbol kekuasaan. Namun, ketika dikaji dari aspek Theologi, Mpu Jaya Acharya Nanda mengungkapkan hal tersebut keliru. Karena dalam ajaran agama Hindu, ada tiga jenis perkawinan yaitu Senggama atau perkawinan antara tubuh duniawi, semana atau mengawinkan pikiran (menyatukan pikiran, menjadikannya satu tujuan yang sama), dan Samyoga, yaitu mengawinkan jiwa mereka.

Bahkan menurut Ida, jika dikaji dari segi hak asasi manusia, tentu itu sudah melanggar. Banyak solusi yang bisa dilakukan untuk mengganti hal itu seperti ngankening atau mencari laki-laki yang mau dan mampu mempertanggungjawabkan wanita dan anak tersebut. Dan hal ini menurut Ida akan lebih manusiawi bagi pihak wanita maupun calon bayinya. (TB)