Desa Tua di Bali Ini Larang Warganya Lakukan Poligami, Langsung Kehilangan Hak Adat

Ist Dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia yakni UU No1 tahun 1974 memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk berpoligami. ...

Ist

Dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia yakni UU No1 tahun 1974 memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk berpoligami. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti izin ke pengadilan. Permintaan ijin tersebut harus memenuhi alasan-alasan yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jika salah satu dari alasan tersebut dapat dipenuhi, permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang dapat dipenuhi.

Selain itu, ada juga persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan melakukan permohonan ijin berpoligami ke pengadilan yaitu harus ada persetujuan dari istri, harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak-anak mereka, dan harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Meskipun demikian, di Bali ada salah satu yang melarang warganya untuk melakukan poligami. Jika melakukan poligami, ada serentetan sanksi adat yang menunggunya. Desa tersebut adalah Desa Tenganan Pegringsingan yang berada di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Llarangan berpoligami ini didasarkan pada awig-awig atau aturan adat yang berlaku di desa tersebut.

Diringkas dari artikel Sanksi Adat Perkawinan Poligami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang disusun oleh Pande Putu Toya Wisuda , Ni Nyoman Puteri, dan Ulio dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa dipaparkan bahwa sanksi adat pada perkawinan poligami berlaku untuk semua warganya. Mempelai laki-laki masih diperkenankan untuk tinggal di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, tetapi hak-haknya hanya sebagai krama gumi pulangan.

Sanksi adat terhadap perkawinan poligami dimaksudkan untuk melestarikan tradisi perkawinan monogami. Di samping itu sanksi adat pada perkawinan poligami sebagai praktik budaya lokal untuk meminimalisir warganya melakukan perkawinan tersebut. Dengan larangan ini, keaslian unsur-unsur budaya lokal di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan terutama mengenai perkawinan monogami antar krama adatnya sendiri tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Warga di sini memiliki sebuah idealisme yang kokoh dalam memproteksi adat dan budaya yang didasari kesadaran bersama segenap warga desanya. Di samping itu, mereka merasa sangat berdosa jika tidak mampu memertahankan dan memberi perlindungan terhadap nilai-nilai budaya adi luhung dan mulia dari leluhurnya.

Penerapan sanksi adat pada perkawinan poligami desa adat di Tenganan Pegringsingan menunjukkan kesetaraan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Penjatuhan sanksi adat ini pada perkawinan poligami dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap mempelai perempuan.

Mempelai perempuan mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Di samping itu mempelai perempuan berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat dari mempelai laki-laki.

Adapun sanksi adat yang diterima jika melakukan poligami dikenakan pada mempelai leki-laki dan perempuan. Bentuk sanksi adat pada perkawinan poligami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan ada dua, yaitu sanksi kehilangan hak-haknya sebagai krama desa dicabut, dan sanksi moral.

Sanksi kehilangan hak-haknya yakni, bagi warganya yang melakukan perkawinan poligami, haknya sebagai krama desa dicabut. Mereka masih diijinkan tetap tinggal di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, tetapi hanya sebagai krama gumi pulangan. Mempelai laki-laki statusnya diturunkan dari krama desa menjadi krama bumi pulangan. Sebaliknya, mempelai perempuan tidak memiliki hak di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan seperti hak untuk ngayah. Jika ada aktivitas masyarakat, hak hanya dimiliki oleh istri yang pertama.

Sebaliknya, sanksi moral bahwa mereka selama hidupnya merasa bersalah karena telah melanggar larangan berpoligami sehingga hak-haknya sebagai krama desa hilang sama sekali. Status mereka setelah berpoligami hanya sebagai krama nomor dua. Dengan demikian, secara moral mereka merasa bersalah selama hidupnya.

Implikasi sanksi adat terhadap perkawinan poligami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, yaitu kehilangan hak sebagai krama desa. Mereka tidak memiliki hak terlibat dalam pesamuan atau rapat-rapat dan duduk dalam struktur di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Sebaliknya, tidak memperoleh kesejahteraan adalah mereka tidak lagi memperoleh pembagian hasil dari desanya karena statusnya sebagai krama gumi pulangan.

Kesejahteraan dalam perkawinan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan hanya bisa diperoleh melalui perkawinan monogami sesama warga adatnya sendiri. Ketentuan mendapatkan kesejahteraan dari desanya jika warganya melakukan perkawinan monogami. Kesejahteraan mempelai tidak hanya berupa beras, tetapi juga uang yang diperoleh dari aset-aset milik desa seperti hasil subak, pendapatan dari pariwisata, hasil sawah, dan hasil kebun.

Pembagian kesejahteraan dilakukan secara rutinitas perbulan, dan secara insidental pada saat upacara Ngusabha Sambah. Kesejahteran yang diberikan disesuaikan dengan jabatan pada struktur sosial, yaitu Luwanan mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan uang Rp 2.000.000 per bulan, sedangkan pada saat Usabha Sambah mendapat bagian beras 300 kg, dan uang sebesar Rp 3.000.000; Bahan Roras (Bahan Duluan/Keliang Desa dan Bahan Tebenan) masing-masing mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan beras 250 kg serta uang Rp. 2,500.000 pada saat upacara Ngusabha Sambah; Tambalapu Roras, mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan saat ritual Usabha Sambah mendapat bagian beras 250 kg, dan uang Rp 2,500.000; Pengeluduan, mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan beras 300 kg serta uang Rp 3.000.000 ketika ritual Ngusabha Sambah.

Dengan ketentuan tersebut, mempelai harus hati-hati melaksanakan perkawinan karena berhak tidaknya mempelai memperoleh kesejahteraan dari desa adatnya tergantung dari jenis perkawinannya yang harus sesuai dengan ketentuan adat Desa Pakraman Tenganan Peegringsingan. (TB)