Hebat! Satu-satunya Desa di Bali Ini Masuk 10 Besar Desa Percontohan Anti Korupsi 2022

Ist Keren desa ini. Karena desa ini menjadi satu-satunya dari Bali yang mesuk 10 besar desa percontohan anti korupsi tahun 2022. Desa ini ...

Ist

Keren desa ini. Karena desa ini menjadi satu-satunya dari Bali yang mesuk 10 besar desa percontohan anti korupsi tahun 2022. Desa ini adalah Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lalu bagaimana bisa Desa Kutuh masuk 10 besar desa percontohan anti korupsi tahun 2022?

Dilansir dari Antara, Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding mengatakan Tim KPK melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi yang menjadi target untuk menilai kesiapannya menjadi percontohan desa antikorupsi. Kemudian didapatkan 10 desa terpilih di 10 provinsi.

Tahap kedua, yaitu ‘kick off’ yang dimulai Selasa 7 Juni 2022 dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis mulai 8-21 Juni 2022 kepada seluruh elemen masyarakat. Pemilihan 10 desa tersebut telah dimulai sejak awal Februari dengan empat tahapan.

Pertama, tahap observasi. Pada tahap ini KPK memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen dan indikator desa antikorupsi. Tahap ketiga dilakukan penilaian oleh KPK, Kemendes PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, konsultan, dan beberapa pemerhati. Tahap keempat, peresmian desa antikorupsi terpilih yang dilakukan pada November 2022 mendatang.

Adapun 10 calon percontohan desa antikorupsi yang ditetapkan oleh KPK pada 2022 antara lain Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali. Kemudian Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah; Desa Sukojati, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB); dan Desa Batusoko Barat, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Desa lainnya adalah Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan; Desa Kamang Hilia, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kemudian Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran , Lampung; Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dan Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ipi Maryati Kuding menjelaskan tujuan program desa antikorupsi ialah menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa. Selain itu memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

“KPK berharap dengan 'kick-off' desa antikorupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi. Harapannya, budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,” kata Ipi.

Sementara itu, dilansir dari Bali Express, Perbekel Desa Kutuh, Wayan Mudana mengatakan, masuknya Desa Kutuh ke dalam 10 besar tidak terlepas dari peran Pemerintah Kabupaten Badung. Hal ini dikarenakan Desa Kutuh merupakan salah satu dari tiga desa di Badung yang layak mengikuti seleksi. Ia pun beryuskur karena telah terpilih menjdi nominasi 10 Percontohan Desa Antikorupsi. “Ini juga tidak lepas dari pembinaan-pembinaan yang telah diberikan oleh Inspektorat,” kata Mudana, Minggu 12 Juni 2022.

Ia mengatakan, tim dari KPK sendiri sudah turun melakukan observasi ke Desa Kutuh pada 10 Maret 2022 lalu. Dalam observasi tersebut, dipaparkan hal-hal yang menjadi indikator penilaian. Mulai dari Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat, dan Kearifan Lokal.

Pada observasi awal, Desa Kutuh telah mendapat nilai 7,5 dengan kategori Baik. Sebagai tindak lanjut, pihaknya juga telah mendapat bimbingan teknis dari Inspektorat, soal kelengkapan dan hal-hal yang harus dipenuhi.

Menurut Mudana, terpilihnya Desa Kutuh dalam Percontohan Desa Antikorupsi ini karena mengedepankan keterbukaan informasi publik. Bahkan saat dirinya menjabat, keterbukaan informasi semakin dimantapkan.

“Seluruh kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga eksekusinya, selalu kami tampilkan melalui website dan akun-akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Youtube yang kami miliki,” katanya.

Dalam penyampian informasi, pihaknya menggandeng Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Tentunya teknis penyampaian informasi ini disajikan dengan desain kekinian. Agar informasi yang disampaikan dapat diserap oleh seluruh masyarakat. “Memberi layanan terbaik sesuai dengan indikator yang ada, sesungguhnya memang sudah menjadi tugas kami di pemerintahan desa,” bebernya.

Mudana menambahkan, akan dilaksanakam Bimtek oleh KPK yang akan melibatkan seluruh perangkat Desa Kutuh, yang akan dilaksanakan Juli 2022. Setelah itu akan dilakukan penilaian untuk menentukan Percontohan Desa Antikorupsi terbaik se-Indonesia, pada November mendatang.

Melalui program kampanye antikorupsi, diharapkan mampu meningkatkan kepedulian, pengawasan, dan peran aktif masyarakat desa, dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. (TB)